Seminar Pajak – Oleh Bapak Hariansyah

Ada beberapa point penting perkembangan pajak saat ini :

  1. Pertukaran otomatis data keuangan seluruh dunia. Sudah 70 negara tanda tangan. Mulai 2017, paling lambat 2018 sudah harus diterapkan sepenuhnya.
  2. Pengampunan Pajak / Tax Amnesty. Program mulai November 2015 sampai akhir 2016.
  3. Revisi UU pajak 2018, mungkin berubah turun dari semula 30% jadi 20%, sama dengan Singapura. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia lebih kompetitif bagi orang kaya.
  4. Konsep berubah 2018. Saat ini disebut worldwide concept. Orang Indonesia dari mana saja dapat penghasilan, bayar pajaknya kepada pemerintah Indonesia. nantinya konsep berubah. Bayar pajak kepada pemerintah Indonesia hanya atas penghasilan yang timbul di Indonesia. Penghasilan yang timbul di negara lain tidak bayar pajak kepada pemerintah Indonesia.

Pengertian Tax Amnesty (TA) : tidak akan ditagih pokok dan sanksinya dan tidak ada sanksi pidana, sepanjang membayar uang tebusan sesuai ketentuan. TA membebaskan / memutihkan seluruh harta yang belum terlapor sampai akhir tahun 2014. Sedangkan seluruh penghasilan dan perolehan aset di tahun 2015 harus tetap dilaporkan dalam SPT mendatang, bukan diajukan dalam TA.

Tanpa TA, UU saat ini adalah Wajib pajak (WP) kena pajak 30% plus denda 15%, jadi total mencapai 45%. Dengan TA, maka WP hanya bayar :

  • Bila TA diajukan akhir 2015 hanya bayar 3%
  • Sampai Juni 2016 hanya bayar 4%
  • Sampai Desember 2016 hanya bayar 6%

Persen nilai tebusan di atas dihitung dari nilai harta yang belum dilaporkan dalam SPT sebelumnya.

WP boleh mengajukan TA sampai 3 kali. Atas harta yang didapati belum dilaporkan dalam SPT dan TA, dianggap harta tsb dianggap sebagai perolehan tahun 2016. Tak ada kadaluwarsa atau dilacak sudah berapa lama harta temuan tersebut tidak dilaporkan.

TA membebaskan semua pajak (PPh, PPN, PPNBN, PPh 21, bunga deviden, witholding tax), kecuali pajak daerah, seperti BPHTB, PB1 / pajak restoran, dan pajak lain yang dipungut pemerintah daerah.

Bila suatu properti sudah masuk TA dan sudah bayar tebusan, maka properti tersebut bila kelak dijual bisa dimintakan SKB (Surat Keputusan Bebas Pajak) dan tidak akan kena PPh lagi. Jadi saat AJB tidak perlu bayar PPh / pajak penjual 5%. Tapi BPHTB tetap bayar karena merupakan pajak daerah.

WP perlu hati-hati atas aset yang sudah diputihkan dalam program TA namun dari aset tersebut masih memberi penghasilan yang ditahun 2015. Misal properti beli tahun 2013 dan disewakan. Atas aset yang diterima di tahun 2015 kena pajak. Sedang aset yang sudah dijual sebelum 2015 tidak perlu dipikirklan lagi.

Untuk PT yang tutup buku Juni, penghasilan dan perolehan yang bisa diajukan dalam TA adalah sampai Juni 2015. Selebihnya harus masuk dalam SPT Juni 2016 mendatang.

Hibah tidak kena pajak asal tidak ada hubungan kerja dan usaha dan kepemilikan. Harus sedarah dan satu garis keturunan. Kalau waris memang tidak kena pajak.

Untuk harta berupa saham perusahaan bisa dilaporkan dengan nilai pasar.


TENTANG PERMOHONAN DAN PENGABULAN TA

Secara ketentuan UU, permohonan TA tak akan ditolak asal administrasi lengkap dan prosedur benar.

Atas permohonan TA yang sudah ada tanda aterima, ada benefit bagi WP :

  1. Tidak akan dilakukan pemeriksaan atas harta yang diperoleh sampai 2014
  2. Bagi yang sedang menjalani proses pemeriksaan, maka pemeriksaan akan dihentikan.

RUU menentukan dalam 30 hari Pajak harus menrbitkan pengabulan TA. Mungkin bisa extend menjadi 60 hari. RUU menjamin bila sampai deadline belum ada pengabulan, maka otoimatis permohonan dikabulkan.

Dengan pengabulan TA, maka WP dapat fasilitas :

  1. Bila sudah ada Surat Ketetapan Pajak, harus tetap bayar tapi hanya pokok, sanksi tidak perlu bayar.
  2. Bila sudah ada Surat Tagihan Pajak dan belum dibayar, maka dianggap bebas.
  3. Bila ada kelalaian atau kesalahan isian pajak di 2015 yang dapat menimbulkan sanksi, akan dibebaskan

Untuk properti yang dalam proses cicilan, ada dua alternatif :

  1. Bisa dilaporkan nilai properti sepenuhnya, lalu diakui masih ada hutang senilai sisa cicilan. Namun masalahnya, akan ditanya dari mana uang untuk membayar hutang nantinya. Jadi lebih baik alternatif berikutnya,
  2. Akui properti nilai penuh dan bayar tebusan 3%. Selesai perkara, tidak akan ditanya lagi dari mana asal dananya.

Syarat Permohonan TA :

  1. Punya NPWP
  2. Ajukan Permohonan
  3. Bayar tebusan pakai SSP
  4. Melunasi tunggakan SKP yang sudah terbit
  5. Menyiapkan daftar harta dan daftar hutang beserta bukti pendukungnya. berupa informasi :
    • Lokasi properti, tahun beli, No Sertifikat.
    • Bukti hutang berupa Akad kredit, Akta notaris, perjanjian bawah tangan (bisa bikin sendiri)
    • Surat pernyataan kebenaran daftar harta dan hutang.
  6. Mencabut pengajuan keberatan denda pajak di pengadilan bila sedang naik banding.

Mulai 2017, TA sudah tidak ada lagi, dan Pajak akan mengejar seluruh harta yang belum terlapor di TA atau WP yang tidak mengajukan TA, serta menerapkan sanksi denda yang maksimum.

Konsekuensi atas Pengabulan TA :

  1. Kalau PT, bila ada kerugian yang bisa kompensasikan ke rugi laba, hangus tidak bisa dipakai lagi (karena memang sudah dipuithkan)
  2. Tidak lagi berhak mengajukan restitusi PPN ( karena memang sudah dipuithkan)
  3. Tidak boleh lagi membetulkan SPT yang lalu. Semua yang belum masuk SPT harus via mekanisme TA. Hal ini untuk mencegah manipulasi SPT sehingga pengaakuan di TA menjadi kecil.
  4. Daftar harta yang sudah masuk TA tidak lagi bisa jadi bahan pemeriksaan pidana kecuali kasus pidana lain yaitu narkoba, terosrisme, perdagangan manusia.
Advertisements